Menatap Keindahan Ibu Pertiwi Indonesia

Memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat Negara kembali memamerkan koleksi lukisan Istana Kepresidenan di Galeri Nasional pada 2-30 Agustus 2017 dengan tajuk “Senandung Ibu Pertiwi”. Seperti dituliskan dalam katalog pameran, tujuan pameran adalah untuk menggambarkan Ibu Pertiwi sebagai “Tanah Air”, tempat lahirnya sebuah identitas di satu sisi dan di sisi lain “Kekuatan Alam” yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelbagai hal dalam kehidupannya.

Secara apik tujuan pameran tersebut kemudian dinyatakan dalam sebuah puisi di dinding tidak jauh dari pintu masuk ruang pamer yang berjudul “Aku Melihat Indonesia”:

Jikalau aku melihat gunung gunung membiru, Aku melihat wajah Indonesia; Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, Aku mendengar suara Indonesia;

Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, Aku melihat keindahan Indonesia; Jikalau aku mendengarkan burung perkutu di pepohonan, Aku mendengarkan suara Indonesia.  

Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, Apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia, Aku sebenarnya melihat wajah Indonesia.

Melihat Orang Jawa di Seberang Lautan

Judul: Jejak Orang Jawa di New Caledonia

Penulis: Widyarka Ryananta

Penerbit: Peniti Media

Tahun terbit: April 2017

Tebal: 248

ISBN: 978-602-6592-03-3

Setelah bekerja keras dalam tiga bulan terakhir menjelang selesainya masa penugasan sebagai Konsul Jenderal RI di Noumea, New Caledonia, akhirnya Widyarka Ryananta, berhasil menyelesaikan bukunya “Jejak Orang Jawa di New Caledonia”. Buku tersebut diluncurkan pada Jumat, 21 April 2017 di Benteng Vredeburg, Yogyakarta bersamaan dengan kegiatan “Javanese Diaspora 3” yang dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X serta ratusan wakil Diaspora Jawa dari berbagai belahan dunia, termasuk keturunan Jawa dari wilayah New Caledonia.

Sejarah dan kisah kehidupan diaspora Jawa di New Caledonia selama ini memang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia hanya mengetahui keberadaan penduduk keturunan Jawa di Suriname, sebuah negara di Amerika Latin, yang sama seperti Indonesia juga pernah dijajah Belanda. Padahal di New Caledonia terdapat pula komunitas masyarakat Jawa yang jumlahnya cukup besar.

Buku setebal 248 halaman berisi 32 artikel yang diterbitkan oleh Peniti Media ini merupakan kumpulan potret dan pengalaman hidup diaspora Jawa di New Caledonia yang dicatat oleh penulisnya selama menjadi Konsul Jenderal RI di Noumea (ibu kota New Caledonia) periode Desember 2014 – Maret 2017. Melalui buku ini penulis ingin memberikan gambaran kepada pembacanya mengenai suka duka kehidupan orang-orang keturunan Jawa di New Caledonia.

Selamat Datang Kembali Pancasila

Enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 2011, saya mengunggah tulisan di blog pribadi mengenai “Pancasila dan Gedung Pancasila yang Kesepian”. Saya menceritakan mengenai kesamaan nasib Pancasila dan gedung tempat kelahirannya di jalan Taman Pejambon yang sama-sama kesepian.

Mengutip pendapat Daoed  Joesoef, mantan Menteri pendidikan di era Soeharto, di Kompas 1 Juni 2011, Pancasila kesepian karena nilai-nilainya telah direduksi sedemikian rupa, salah satunya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang direduksi menjadi Keagamaan Yang Maha Esa dan ukuran ”keesaan” itu adalah besarnya jumlah penganut. Sementara Gedung Pancasila yang terletak di komplek Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon Jakarta, tempat dicetuskannya Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, kerap kesepian karena jarang sekali digunakan untuk kegiatan sosialisasi sejarah dan nilai-nilai Pancasila, bahkan di hari kelahiran Pancasila itu sendiri.

Entah kemungkinan ada yang menyampaikan tulisan saya di blog kepada pihak Istana Presiden, maka setelah 1 Juni dinyatakan oleh Pemerintah sebagai hari kelahiran Pancasila pada 2016, puncak peringatan pertama kelahiran Pancasila di tahun 2017 ini dilaksanakan di Gedung Pancasila, tempat dimana Soekarno menyampaikan gagasan mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945. Peringatan yang berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi negara dan perwakilan anggota masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lintas agama.

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Lembaga Sandi Negara dan Keamanan Siber

Hari ini 4 April 2017 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tepat berusia 71 tahun. Berawal dari sebuah Jawatan Teknik bagian B Kementerian Pertahanan dan kemudian menjadi Jawatan Sandi pada 4 April 1946, Lemsaneg kini menjadi salah satu lembaga non-kementerian yang memiliki peran penting dalam melindungi informasi rahasia negara sejak masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini.

Dan di usianya yang ke-71 tersebut dan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Lemsaneg semakin dihadapkan pada tantangan tugas dan tantangan yang semakin besar. Lemsaneg bukan hanya dihadapkan pada upaya melindungi informasi rahasia negara, tetapi juga diharapkan dapat terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan siber yang semakin meningkat dewasa ini.

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai sidang kabinet terbatas pada September 2016, tindak kejahatan siber di Indonesia meningkat sebesar 389 persen dari tahun 2014 ke 2015. Sebagian besar diantaranya adalah tindak kejahatan siber di sektor perdagangan secara elektronik (e-commerce). Hal ini bisa terjadi karena keamanan siber di Indonesia dinilai masih sangat lemah.

Untuk itu, guna meningkatkan kapasitas keamanan cyber di Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kementerian/lembaga untuk segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) yang sudah diwacanakan sejak 2005. Menurut presiden, pembentukannya tidak harus dimulai dari nol, namun dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga yang selama ini telah mengelola keamanan informasi.

Keamanan Cyber dan Diplomasi

Seiring inovasi yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya pola komunikasi melalui internet, muncul medan perang baru yang tidak lagi terbatas pada matra darat, laut, udara dan ruang angkasa tetapi juga melingkupi ranah cyber (cyber space) sebagai matra kelima (Al Jazeera, Fighting in Fifth Dimension, 19 February 2012).

Munculnya ranah cyber sebagai medan perang kelima yang juga diikuti kemunculan tindak kejahatan (cyber crime) dan terorisme (cyber terrorism) menjadikan isu keamanan cyber (cyber security) menjadi isu global yang melewati batas-batas negara. Dan jika isu keamanan cyber dalam hubungan internasional tidak dikelola dengan baik, maka selain dapat mengancam kepentingan nasional suatu negara, juga memunculkan potensi konflik antar negara yang berujung pada terjadinya perang cyber (cyber war).

Menyadari besarnya kepentingan terhadap keamanan cyber dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan mengamankan diri dari serangan musuh, banyak negara yang kemudian berinisiatif membentuk badan-badan khusus yang menangani masalah keamanan cyber dalam pertahanan dan keamanan negaranya guna menghimpun segala usaha pertahanan dan serangan balik terhadap keamanan di dunia maya beserta sistem jaringannya.

Menanti Diplomasi Media Sosial Donald Trump

Tahun 2016 berlalu dengan suasana penuh ketidakpastian global dan kejutan-kejutan. Salah satunya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) periode 2017-2021 mengungguli Hillary Clinton yang justru diprediksi banyak jajak pendapat sebagai pemenang Pemilu.

Dengan sikapnya yang kontroversial dan pernyataannya yang ceplas ceplos berbau SARA, seperti anti imigran Muslim dan Meksiko, akan menyiksa tahanan teroris, menuduh imigran Muslim adalah sumber terorisme di AS, tidak heran jika sebagian besar jajak pendapat memperlihatkan akan kemungkinan kekalahan Trump dalam pemilihan presiden. Namun dengan strategi pemenangan yang terukur dan memaksimalkan penggunaan sosial media, Trump justru membalikkan keadaan, bukan saja berhasil memelihara dan meningkatkan elektabilitasnya, tapi juga menarik perhatian masyarakat AS untuk memilihnya.

Seperti dikutip dari laporan EzyInsight, sebuah lembaga penelitian dari Finlandia, salah satu upaya yang membuat Trump bertahan dalam persaingan dengan Hillary Clinton adalah karena pemahamannya mengenai pentingnya penggunaan sosial media. Menurut EzyInsight, di Facebook saja Trump unggul dari Hillary dalam hal jumlah pengikut (follower). Trump memiliki pengikut sebanyak 11.8 juta orang, sedangkan pengikut Clinton hanya berjumlah 7,7 juta orang. Menurut EzyInsight, banyaknya pengikut dalam sosial media sangat penting karena semakin banyaknya jumlah pengikut maka semakin besar kemungkinan orang mengenalnya dan menerima pesan-pesan yang dikirimkan.

Sensasi Gabus di Warung Pucung Bekasi

Setelah beberapa kali tertunda, karena warung tutup atau sajian sayur gabus pucung habis, akhirnya pada Minggu 23 Oktober 2016 saya berkesempatan merasakan kenikmatan kuliner sayur gabus pucung di Warung Pucung Jalan Pekayon No. 55 Pekayon Jaya, Bekasi. Sesuai namanya, menu andalan di warung ini adalah sayur ikan gabus pucung, salah satu kuliner kesohor khas Betawi yzng menggunakan buah pucung atau kluwek yang berwarna hitam (bahan yang dikenal sebagai bumbu rawon). Selain sayur gabus pucung, tentu saja ada menu lainnya yang dijual di warung ini seperti gorengan ikan sambal, tahu, tempe, petai rebus dan lalapan lainnya.

Ikan gabus merupakan ikan yang biasa ditemukan di air tawar ikan gabus yang sangat lezat bila dijadikan sajian kuliner. Ikan gabus pucung ini merupakan kuliner sederhana dengan citarasa yang tinggi dan enak digoyang di lidah.

Ketika saya tiba, warung terlihat tidak terlalu ramai. Tanpa menunggu lama saya langsung memesan seporsi sayur gabus pucung.

“gabusnya mau bagian kepala atau badan pak?”, tanya mbak penjaga warung

“kepala saja”, jawab saya sambil melongok ke dandang tempat sayur gabus pucung dihangatkan. Terlihat potongan kepala dan badan ikan gabus dalam kuah coklat kehitaman yang mengepul. Wangi aroma sayur gabus pucung langsung membangkitkan selera saat asapnya mengepul.

Dua Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi-JK Dalam gambar

Dua puluh Oktober 2016 tepat dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah capaian patut diapresiasi dalam masa dua tahun tersebut, termasuk di antaranya adalah pencapaian dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti yang tercantum dalam Nawacita melalui diplomasi internasional.

Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan Politik Luar Negeri RI menerjemahkan konsep Nawacita kedalam 4 Prioritas Politik Luar Negeri, yaitu Menjaga Kedaulatan NKRI, Melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, Meningkatkan Diplomasi Ekonomi dan meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Untuk memudahkan penjelasan mengenai pencapaian dua tahun diplomasi internasional RI tersebut, Kementerian Luar Negeri membuat serangkaian gambar visual berbentuk infografis yang menunjukkan informasi sejumlah kegiatan diplomasi yang telah dilakukan. Dengan hashtag #KE2JANYATA ditampilkan lima infografis dalam tiga subtema yaitu Menciptakan Perdamaian Internasional, Melindungi WNI dan Menegakkan NKRI, dan Memimpin di Tingkat Regional dan Global.

Masa Depan Monarki Thailand di Tangan Vajiralongkorn

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang bergelar Rama IX wafat pada 13 Oktober 2016 dalam usia 88 tahun karena sakit. Raja Bhumibol Adulyadej adalah seorang raja yang paling lama bertahta di dunia, 70 tahun terhitung sejak pengangkatannya pada 9 Juni 1946. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, dianggap sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha, pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil dan pemimpin negara yang berhasil menjaga stabilitas politik di negeri yang selalu bergejolak ketika terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Kepergian Raja Bhumibol tentu saja melahirkan duka yang mendalam bagi rakyat Thailand.

Berbarengan dengan pengumuman wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, diumumkan pula kepastian bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn (64 tahun) akan naik tahta sebagai Raja Rama X dan dilantik setelah masa berkabung selesai. Pengumuman secara bersamaan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya serangkan perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara di Thailand.

Kekhawatiran muncul karena sosok Putra Mahkota Vijaralongkorn yang sama sekali berbeda dengan Raja Bhumibol dan perbedaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mendorong terjadinya perubahan di Thailand, baik perubahan bentuk negara dari kerajaan (monarki konstitusional) menjadi republik atau pemerintahan yang demokratis menjadi pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan militer. Jika hal tersebut terjadi, maka tamat pula peran raja sebagai pemimpin negara di negeri gajah putih tersebut.

Masa Depan Monarki Thailand Pasca Wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej

Thailand berduka atas mangkatnya Raja Bhimbol Adulyadej, Rama IX, pada 13 Oktober 2016. Raja yang paling lama berkuasa di dunia ini, bertahta selama 70 tahun sejak dilantik pada 9 Juni 1946, meninggal dunia di rumah sakit pada usia 88 tahun. Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej merupakan seorang raja yang sangat dihormati rakyatnya dan dipandang sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha. Ia dipandang sebagai pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil serta berhasil menstabilitaskan politik di negeri yang selalu bergejolak akibat kudeta militer yang terus menerus.

Setelah mengumumkan wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memastikan bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan naik tahta sebagai Raja Rama X. Pengumuman tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa sang Putra Mahkota tidak dapat meneruskan kebijakan dan stabilitas yang dilakukan ayahnya.

Putra Mahkota Vajiralongkorn akan dihadapkan pada sejumlah tantangan serius sebagai seorang raja karena dipandang tidak memiliki kualitas seperti ayahnya. Ia tidak mendapatkan penghormatan sangat besar dari rakyatnya dan tidak memiliki karisma dan moral seperti ayahnya. Sang Putra Mahkota dipandang hanya sedikit memberikan perhatian pada institusi demokrasi atau pembela demokrasi. Ia sangat menikmati gaya hidupnya yang eksentrik dan mewah tanpa ada seorang pun yang mengaudit pajaknya. Dengan sejumlah kelemahan yang terdapat pada putra mahkota, muncul kekhawatiran bahwa militer pada akhirnya yang akan menentukan nasib politik di Thailand.